INFOSEMARANG.COM -- Pada 1 Januari 2024, Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa vaksin Covid-19 akan menjadi layanan berbayar, terutama untuk individu di luar kelompok risiko dan usia lanjut.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyatakan pandangannya bahwa penerapan kebijakan berbayar untuk Covid-19 sebaiknya ditunda.
Meskipun vaksin Covid-19 gratis hanya berlaku hingga 31 Desember 2023, pemerintah perlu untuk mengkaji kembali kebijakan ini.
Baca Juga: Tragedi Mutilasi di Malang: Pelaku Menyerahkan Diri setelah Membunuh Istrinya
Kurniasih berpendapat bahwa kebijakan berbayar seharusnya disesuaikan dengan situasi, terutama dengan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia, yang sebagian disebabkan oleh varian JN 1.
“Justru di akhir tahun ini ada peningkatan kasus Covid-19, ada 318 kasus baru dan 1 kematian. Sehingga pemberlakuan kebijakan ini dirasa kurang tepat waktunya," ungkap Kurniasih melalui keterangan resmi Sabtu, 30 Januari 2023.
Menurut Politikus Fraksi PKS itu, Covid-19 saat ini telah menjadi penyakit endemik, dan penyebarannya masih signifikan.
Dengan jumlah penduduk yang besar, masih ada kemungkinan banyak warga Indonesia yang belum mendapat vaksin.
"Jika masih dibebani anggaran vaksin Covid entah dosis ke berapa, tentu akan semakin memberatkan. Kita punya vaksin anak bangsa yang seharusnya bisa melayani kebutuhan anak bangsa," jelasnya.
Baca Juga: Deretan 10 Pasangan Selebriti Korea Berhasil Dibongkar Dispatch, Nomor 7 Paling Hebohkan Fans K-pop
Kurniasih berharap kehadiran vaksin lokal dapat membantu masyarakat tanpa memberikan beban tambahan melalui kebijakan berbayar.
"Waktu pelaksanaannya tidak tepat, dan kemandirian dalam obat dan alat kesehatan seharusnya membuat masyarakat bangga menggunakan produk dalam negeri tanpa beban dari negara," ucapnya.***
.webp)
