Waduh! Mantan KPU Jateng Sebut Ada 502.000 Pemilih Fiktif di Jawa Tengah

Joko Purnomo mantan KPU Jateng (Sumber: Instagram @politikhariini | Foto: Instagram @politikhariini)

INFOSEMARANG.COM- Jawa Tengah disebut miliki 502.00 pemilih DPT fiktif oleh Tim Nasional Pemenangan (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Dugaan timnas Amin klaim temukan Daftar Pemilih Tetap (DPT) fiktif  Jateng pada Pemilu 2024.

Ratusan ribu pemilih itu diduga fiktif karena berbagai masalah seperti pemilih ganda, alamat tidak sesuai, usia di bawah 17 tahun, nama hanya satu huruf, hingga usia yang mencapai 1.000 tahun.

Baca Juga: Gelar Pesta Golongan Karya Bersama Yeni Inka, Sekar Tandjung Dorong Semangat Lahirnya Pemimpin Muda

Co Captain Tim Pemenangan AMIN Jateng, Joko Purnomo, mengatakan 502.564 pemilih diduga fiktif itu ditemukan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

Atas temuan itu, Timnas AMIN Jateng juga telah melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng.

“Kami temukan setengah juta lebih (DPT) bermasalah. Kami ingin Bawaslu juga ikut mengawal dan mengawasi seluruh proses klarifikasi dan verifikasi yang dilakukan KPU Jateng,” ujar Joko seperti dikutip dari Instagram @politikhariini pada 4 Februari 2024.

Baca Juga: Kreak Pelaku Tawuran dengan Senjata Tajam di Jalan Borobudur Timur Berhasil Diamankan

Mantan KPU Jateng periode 2013-2018 itu menilai jika data yang dilaporkannya itu benar dan terbukti.

Maka berarti ada potensi setengah juta lebih pemilih di Jateng fiktif.

Setengah juta DPT fiktif itu juga rawan disalahgunakan, mengingat pada pengalaman Pemilu 2019 lalu ada sekitar 13 persen surat suara di Jateng tidak sah.

Baca Juga: Tata Cara Mencoblos di TPS Pemilu 2024, Perhatikan Ini agar Suara Sah

Oleh sebab itu, lanjut Joko, menjelang hari pemungutan suara pada 14 Januari 2024 ini, apabila temuan pemilih fiktif ini tidak segera ditindaklanjuti, akan membuat kepercayaan masyarakat turun terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 yang adil dan transparan.

Paling tidak pihaknya meminta ada klarifikasi supaya pengawalan proses pemilu tetap bisa berjalan.***

Tags :
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI