INFOSEMARANG.COM- Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah (Jateng), diduga terlibat dalam rapat pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).
Kasus keterlibatan para kades dalam Pilpres 2024 ini pun saat ini tengah ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Temanggung.
Bawaslu Kabupaten Temanggung mengaku akan melakukan pemanggilan terhadap oknum Kades tersebut.
Baca Juga: PDIP Masih Gagah di Kota Semarang, Diprediksi Kuasai 14 Kursi DPRD
“Untuk kasus kades-kades itu tetap kita tindaklanjuti, akan ada panggilan kedua karena kemarin mereka tidak datang,” ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Roni Nefriadi seperti dikutip Infosemarang.com dari Antara pada 19 Februari 2024.
Sejumlah kades yang terlibat dalam rapat pemenangan salah satu pasangan calon presiden itu antara lain kades di Kecamatan Parakan dan Kades di Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung.
Roni menyampaikan prosedurnya ada panggilan kedua, karena kemarin waktu pemanggilan pertama mereka tidak datang, pemanggilan terkait klarifikasi saksi.
Baca Juga: Alhamdulilah, Banjir Demak Surut Kini Warga Bisa Kembali ke Rumah
“Nanti hasilnya tetap kita sampaikan karena kita harus transparansi pada publik supaya publik juga tahu bahwa kasus dugaan pelanggaran yang terkait netralitas kades itu tetap dilanjutkan,” katanya.
Ia menuturkan kasus tersebut tidak kemudian diabaikan meskipun tahapan penghitungan suara berjalan di tingkat kecamatan, tetapi penyelesaian kasus tetap terus berlanjut.
“Karena kemarin hari pemungutan suara kita juga melihat di desa juga sedang sibuk. Sehingga hal ini direncanakan setelah pemungutan suara baru pemanggilan yang kedua kepada seluruh diduga terlibat,” katanya.
Baca Juga: Tinggalkan Jihan Fahira, Komedian Komeng Raih 1,5 Juta Suara DPD RI Dapil Jabar
Roni mengatakan kalau beberapa informasi yang didapat, mereka masih tinggal di desa setempat tetapi di antara mereka tidak bisa ditemui di lokasi, tidak terpantau dimana lokasinya.
Berdasarkan UU Pemilu tim kampanye atau pelaksanaan kampanye dilarang mengikutsertakan kepala desa, jika nanti misalnya kepala desa ini terbukti, ada potensi ancaman terkait dengan Pasal 490 dengan ancaman pidana satu tahun dan denda Rp20 juta.***