INFOSEMARANG.COM - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopohukam) Mahfud MD buka suara terkait tugas barunya dari Presiden Jokowi tangani pengungsi Rohingya.
Seperti yang diketahui, saat ini pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia, ditampung di beberapa wilayah di Provinsi Aceh.
Menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi memberi mandat pada Mahfud MD sebagai Menkopolkuham untuk turut menanangani kondisi para pengungsi yang sudah jadi kekhawatiran masyarakat Indonesia.
Ditemui awak media di sela-sela kegiatannya sebagai Cawapres Ganjar, Mahfud MD memberikan tanggapan mengenai hal itu.
Kata Mahfud, Indonesia tidak turut serta menandatangani kesepakatan PBB dalam menangani pengungsi Rohingya.
"Sebenarnya kita tidak ikut menandatangi konvensi PBB tentang pengungsi itu, kita bisa menolak mentah-mentah itu," tutur Mahfud.
Baca Juga: Cerita Salah Satu Pendaki Gunung Marapi asal Pekanbaru, Berhasil Selamat dan Turun Sebelum Erupsi
Kendati demikian, Mantan Ketua MK menyebut jika hal ini berbenturan dengan perikemanusiaan.
"Tapi kita kan puny aperikemanusiaan, orang mati kan di laut, kita tampung, tapi ini kan bertambah sampai 1487 orang perhari ini, kemungkinan akan bertambah lagi," terangnya.
Lantas, dengan kondisi yang demikian, pemerintah baru akan berkoordinasi pada 6 Desember 2023 besok.
Baca Juga: Viral Kesaksian Pengungsi Rohingya Sebut Memang Bertujuan Tinggal di Indonesia, Bukan Terdampar!
"Jadi saya akan koordinasi dulu besok," katanya.
Namun Mahfud belum merinci secara detil saat ditanya tindakan apa yang akan diambil pemerintah untuk menghalau datangnya kembali pengungsi Rohingya.
Sebelumnya, viral di media sosial para pengungsi Rohingya yang bermukim sementara ditolak warga di Desa Le Meulee, Kota Sabang Aceh.
Baca Juga: TikTok Shop Siap Hadir Kembali Di RI, Resmi Gabung dengan Tokopedia?
Atas inisiatif warga, tenda pengungsian dibongkar dan dipindah paksa ke Kantor Wali Kota Sabang.***