INFOSEMARANG.COM -- Panitia penyelenggaraan pentas teater "Musuh Bebuyutan" menampik adanya intervensi dan intimidasi oleh pihak kepolisian dalam pagelaran di TIM, Jakarta Pusat pada Jumat, 1 Desember 2023 lalu.
Intervensi dan intimidasi oleh aparat tersebut, sebelumnya disampaikan oleh Agus Noor dan Butet Kartaredjasa.
Kayan Production, yang menjadi panitia acara, menyanggah pernyataan terkait intimidasi tersebut, menegaskan bahwa mereka sendiri yang mengurus surat perizinan ke aparat.
"Hanya mau menyampaikan bahwa saya memang yang melakukan pengurusan terkait surat-surat perizinan ke kepolisian. Lalu, tidak ada intimidasi dalam penandatanganan surat tersebut," ujar Sekretariat Kayan Production, Indah kepada media di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023.
Baca Juga: Indonesia Bidik Tuan Rumah Piala Dunia U-20 2025 dengan Singapura, Tahapannya Sudah Sampai Sini
Indah menegaskan, saat mengurus surat izin kepada kepolisian sebelum pementasan itu tidak ada intimidasi dan intervensi.
Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan pada setiap acara pentas budaya di TIM.
Terlebih lagi, pentas teater tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam sekaligus calon wakil presiden Mahfud MD yang saat ini mendapat pengamanan ekstra.
"Kami di jajaran kewilayahan, pada ring dua dan tiga harus memastikan juga bahwa sejak kedatangan. Sehingga kami fokus pada pengamanan kegiatan termasuk tamu-tamu yang datang," ujar Susatyo.
Namun, dia menegaskan bahwa kepolisian tidak campur tangan terhadap aktor atau isi acara, hanya fokus pada pengamanan kegiatan dan tamu VVIP.
Sebelumnya, Agus Noor melalui akun instagramnya @agusnoor_ mengungkapkan, dirinya diminta menandatangani surat pernyataan agar lakon di "Musuh Bebuyutan" tidak menyentuh isu politik.
Baca Juga: Dicibir Perbudakan Modern, Viral Eks JKT 48 Ini Kepergok Buka Lowongan Kerja ART Tak Lazim
"Pentas “Musuh Bebuyutan” produksi ke-41 Indonesia Kita.
Selepas era Orde Baru, baru kali ini, sebagai penulis dan sutradara, saya merasakan ketegangan menjelang pementasan. Diminta untuk menandatangani surat pernyataan kalau lakon ini tak menyinggung isu politik. Hehe. Lelucon memang kerap mencemaskan kekuasaan.
Padahal ini lakon biasa-biasa saja. Kisah sederhana. Kampung yang sedang mempersipakan pemilihan Lurah Baru.
23.33," tulis Agus Noor.
Sedangkan Butet mengkritik redaksional surat yang ditandatanganinya sarat akan intimidasi, karena memintanya agar tidak memuat unsur politik dalam pentas teater tersebut, seperti:
Larangan membahas unsur politik.
Larangan melakukan kampanye pemilu.
Larangan menyebarkan bahan kampanye pemilu.
Larangan menggunakan atribut partai politik atau atribut capres-cawapres.
"Jadi intimidasi itu adalah redaksional yang harus menyertai perizinan pertunjukan saya. Di situ masalahnya," ujar Butet dalam wawancara dengan iNews Prime, Senin, 5 Desember 2023.
Padahal, sejak reformasi 1998, Butet mengaku tidak pernah diminta menandatangani surat dengan redaksional semacam itu. Serta, setelah 41 kali Indonesia Kita menyelenggarakan pementasan, baru pernah dihadapinya situasi tersebut.
Ia bahkan menilai cara-cara yang dilakukan pihak kepolisian tidak berbeda dengan era Orde Baru.
"Oh keren, selamat datang Orde Baru," kata Butet.***