INFOSEMARANG.COM -- Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meminta kepada seluruh wajib pajak (WP) untuk segera melakukan pemadanan NIK dengan NPWP paling lambat tanggal 31 Desember 2023.
Adapun pemadanan ini bersifat wajib untuk dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 112/2022.
Di sisi lain, dilakukannya pemadanan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para WP.
Baca Juga: Kebangetan! Ternyata Pasangan Mesum Mahasiswa Unand Sudah Lakukan Hubungan Intim di 5 Masjid Berbeda
Selain itu juga dapat menyederhanakan administrasi perpajakan dengan menggunakan satu identitas tunggal.
Hingga 22 November 2023 lalu, Ditjen Pajak melaporkan, setidaknya 59,3 juta WP sudah memvalidasi NIK sebagai NPWP.
Namun angka tersebut disebutkan baru setara 81 persen dari total wajib pajak yang ada saat ini di Indonesia. Sehingga, Ditjen Pajak terus mengingatkan kepada para wajib pajak untuk segera lakukan pemadanan NIK dengan NPWP guna mengintegrasikan data kependudukan dengan data perpajakan.
Lalu apa konsekuensi apabila tidak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP ini?
Jika tidak melakukan pemadanan tersebut, nantinya para WP akan mengalami kendala saat mengakses layanan perpajakan, termasuk layanan administrasi pihak lain yang perlu menggunakan NPWP.
Hal ini lantaran nantinya seluruh layanan perpajakan akan menggunakan NIK sebagai NPWP seperti misalnya pelaporan SPT dan aktivasi EFIN.
Dilakukannya pemadanan secara mandiri ini bertujuan supaya WP juga dapat memastikan data kependudukan yang tertera sudah sesuai. ***
.webp)
