Bawaslu Tanggapi Kekhawatiran Maraknya Politik Uang Jelang Pemilu, Rahmat Subagja: Patroli Sudah Diterapkan

Elsa Krismawati
Kamis 10 Agustus 2023, 11:10 WIB
Ketua Bawaslu RI, tegaskan pihaknya telah melakukan patroli pengawasan cegah politik uang (Sumber : instagram @rahmatsubagja)

Ketua Bawaslu RI, tegaskan pihaknya telah melakukan patroli pengawasan cegah politik uang (Sumber : instagram @rahmatsubagja)

INFOSEMARANG.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia akan meneruskan patroli pengawasan yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama sebagai langkah pencegahan maraknya praktik politik uang menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Keputusan ini merupakan tanggapan terhadap pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Sebelumnya, telah menyoroti masalah politik uang di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama proses pemilu.

Baca Juga: BAHAYA! Project S TikTok Berpotensi Mematikan UMKM di Indonesia, Kok Bisa? Ini Penjelasannya

Melansir dari Antara News, Rahmat Subagja Ketua Bawaslu RI menyebut telah menjalankan patroli pengawasan.

"Kami mengambil langkah-langkah pencegahan dengan memasang pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menjalankan patroli pengawasan yang telah diterapkan sejak tahun 2019. Saat ini, kami akan meningkatkan upaya ini," ujarnya dikutip pada 10 Agustus 2023.

Menurut Rahmat, tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran dalam pemilu tidak hanya dilakukan sesuai dengan jadwal rutin.

Baca Juga: Yakin Revisi UU ASN Dapat Memberi Jaminan Kepada 2,3 Juta Tenaga Honorer? Begini Penjelasan Guspardi

Tetapi juga melalui patroli bersama dengan aparat kepolisian tanpa jadwal yang ditentukan.

"Khusus untuk isu politik uang, kami berkolaborasi dengan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan," tambah Rahmat.

Sebelumnya pada hari Rabu 9 Agustus, Idham Holik, Ketua Divisi Teknis KPU RI, menganggap pernyataan Mahfud MD mengenai keberadaan politik uang di dalam KPU selama penyelenggaraan pemilu sebagai langkah peringatan dini.

Baca Juga: Soal Mahkamah Agung Sunat Hukuman Ferdy Sambo Cs, Mahfud MD: Mari Kita Terima...

"Dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, ini adalah langkah awal untuk KPU sebagai pengingat dan untuk memastikan bahwa seluruh anggota KPU di tingkat daerah," katanya.

"Badan Ad Hoc (ppk, pps, dan kpps) tidak terlibat dalam perilaku moral hazard dalam proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pada Pemilu Serentak 2024," tegas Idham.

Sementara itu, dalam menghadapi penyelidikan terkait pembelian suara yang diduga dilakukan oleh anggota KPU, Idham menjelaskan.

Baca Juga: Cek Fakta: Anies Baswedan Tidak Hafal Sila Kedua Pancasila?

Bahwa tuduhan tindak pidana pembelian suara atau politik uang sedang diselidiki oleh Bawaslu RI dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Maraknya politik uang sempat disinggung Mahfud MD, yang telah mengidentifikasi beberapa masalah yang perlu diwaspadai dalam pemilu.

Menurut Mahfud, masalah utama adalah politik uang, di mana dukungan suara dapat dibeli dalam jumlah besar maupun kecil.

Baca Juga: Bioskop Cinema XXI Termurah di Kota Semarang, Tiket Nonton Cuma Rp 20 Ribu

"Politik uang mencakup upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan," jelas Mahfud MD dalam acara Forum Diskusi Sentra Gakkumdu, yang disiarkan secara online melalui saluran YouTube Kemenko Polhukam RI pada hari Selasa 7 Agustus.

Ia juga menjelaskan bahwa pembelian suara dalam jumlah besar bisa melibatkan tokoh masyarakat atau pejabat, termasuk di tingkat desa, kecamatan, dan KPU.

Walaupun KPU berperan sebagai lembaga independen, anggotanya tersebar hingga ke daerah.

Baca Juga: Bak Aji Mumpung! Mic yang Dilempar Cardi B Lalu Terjual Hingga Milayaran Rupiah? Siapa Pembelinya?

"Meskipun KPU beroperasi secara independen, KPU tidak hanya berpusat di Jakarta. Mereka beroperasi di seluruh wilayah, bahkan sampai ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS)," tambahnya.

Disamping itu, pembelian suara dalam jumlah kecil juga dikenal sebagai "serangan fajar".

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada peningkatan dalam tindakan korupsi seiring berjalannya pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Baca Juga: 200 Macam Lomba 17 Agustus 2023 Lucu Bikin Ngakak Terbaru

Masalah kedua yang diidentifikasi oleh Mahfud adalah penyebaran hoaks atau berita palsu yang bisa memicu perpecahan.

Namun, menurut Mahfud, pemilu adalah wujud dari demokrasi, dan demokrasi akan terancam dan merugikan masyarakat jika tidak diatur oleh hukum.***

Follow Berita Info Semarang di Google News
Berita Terkait
Berita Terkini
Semarang Raya21 April 2025, 19:08 WIB

Momen Hari Kartini, Wali Kota Semarang Raih Penghargaan Anugerah Puspa Bangsa

Penghargaan diberikan kepada para pemimpin perempuan yang memiliki kekuatan karakter dan menginspirasi banyak perempuan lainnya.
Wali Kota Semarang menerima penghargaan Anugerah Puspa Bangsa 2025 kategori Puspa Adidaya. (Sumber:  | Foto: Dok)
Semarang Raya18 April 2025, 05:54 WIB

Wali Kota Semarang Terus Dorong Sekolah Swasta Serahkan Ijazah Siswa yang Tertahan Karena Nunggak SPP

Agustina mengapresiasi 37 sekolah swasta mulai jenjang TK, SD hingga SMP yang sudah melakukan deklarasi dan menyerahkan ijazah tanpa meminta pembayaran tunggakan.
Agustina, Wali Kota Semarang. (Sumber:  | Foto: Dok)
Semarang Raya16 April 2025, 18:20 WIB

Wali Kota Semarang Agustina Beri Respon Cepat Aduan Masyarakat

Salah satunya yaitu keluhan tentang jalan rusak di Jalan Kuwasen Rejo - Kelurahan Pongangan, Kecamatan Gunungpati.
Penanganan jalan rusak di Jalan Kuwasen Rejo - Kelurahan Pongangan, Gunungpati. (Sumber:  | Foto: Sakti)
Semarang Raya13 April 2025, 09:50 WIB

Gandeng Pokdarwis dan Desa Wisata, Agustina Wali Kota Semarang Rencanakan Musrenbang Pariwisata

Musrenbang pariwisata perlu dilakukan agar pengembangan desa wisata dapat dirancang secara khusus dan partisipatif.
Sesaji Rewanda di Goa Kreo, Gunungpati (Sumber:  | Foto: Sakti)
Semarang Raya10 April 2025, 16:27 WIB

Pemerintah Kota Semarang Kembali Gelar Prosesi Sesaji Rewanda

Selama pembagian gunungan, semua yang hadir, termasuk para monyet, bergabung dalam perayaan ini.
Perayaan Sesaji Rewanda di Kota Semarang. (Sumber:  | Foto: Sakti)
Semarang Raya09 April 2025, 17:08 WIB

Wali kota Semarang Hadirkan Kanal Aduan Lapor Semar Solusi AWP

Wali kota Semarang hadirkan kanal pengaduan bagi masyarakat yang lebih representatif melalui Lapor Semar Solusi AWP.
Wali kota Semarang hadirkan kanal pengaduan bagi masyarakat. (Sumber:  | Foto: Sakti)
Pendidikan09 April 2025, 13:40 WIB

Unnes Bangun Gedung Kuliah dan Laboratorium Baru, Telan Rp 120 Miliar

Gedung setinggi delapan lantai ini dirancang sebagai ruang kuliah, laboratorium, dan ruang pertemuan yang representatif, dengan total luas lantai mencapai 16.170 meter persegi.
Rencana Pembangunan Gedung Baru Unnes. (Sumber:  | Foto: Dok)
Semarang Raya08 April 2025, 19:10 WIB

Kuatkan Semangat Membangun, Agustina Wali kota Semarang Silaturrahmi ke Para Mantan Wali Kota

Agustina menyambangi sejumlah tokoh yang pernah memimpin Kota Semarang, di antaranya Hendrar Prihadi, Soemarmo Hadi Saputro, dan Sukawi Sutarip.
Wali Kota Semarang bersama jajaran pimpinan OPD bersilaturahmi dengan para Wali Kota Semarang terdahulu. 
 (Sumber:  | Foto: sakti)
Semarang Raya27 Maret 2025, 21:38 WIB

Posko Mudik BUMN 2025 Hadir di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, Sambut Ribuan Pemudik dari Kalimantan

Ribuan pemudik yang tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, disambut dengan fasilitas layanan gratis dari Posko Mudik Bersama BUMN 2025.
Posko Mudik Bersama BUMN di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. (Sumber:  | Foto: Sakti)
Pendidikan25 Maret 2025, 15:34 WIB

Universitas Semarang Raih Akreditasi Unggul

Akreditasi Unggul pada sebuah perguruan tinggi merupakan simbol bahwa lembaga atau perguruan tersebut sudah memenuhi syarat yang ditetapkan.

USM Raih Akreditasi Unggul.
 (Sumber:  | Foto: dok.)