Pajak Semarang Baru Terkumpul Rp2,3 Triliun, Bapenda Kejar Target 90 Persen Akhir 2026
SEMARANG – Penerimaan pajak daerah Kota Semarang hingga awal November 2026 mencapai Rp2,3 triliun atau sekitar 79,7 persen dari target Rp2,9 triliun. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang kini mengintensifkan berbagai strategi untuk mendongkrak penerimaan hingga akhir tahun.
Kepala Bapenda Kota Semarang, Diah Supartiningtias, mengaku optimistis realisasi penerimaan pajak daerah bisa melampaui 90 persen pada Desember 2026.
Untuk mengejar target tersebut, Bapenda terus mengoptimalkan penagihan kepada wajib pajak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
"Kami optimistis bisa di atas 90 persen. Harapan kami target tersebut bisa tercapai," ungkap Diah.
Meski demikian, ia mengakui kondisi perekonomian menjadi salah satu tantangan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tahun ini. Situasi ekonomi yang belum sepenuhnya kondusif turut memengaruhi prioritas pengeluaran masyarakat, termasuk dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.
"Kalau melihat kondisi ekonomi seperti ini, mungkin membayar pajak menjadi nomor sekian dulu. Tetapi kami terus memberikan pemahaman bahwa pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan pemerintah untuk membiayai pembangunan Kota Semarang," ujarnya.
Jika dilihat berdasarkan jenis pajaknya, sejumlah sektor menunjukkan capaian yang berbeda.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencatatkan realisasi Rp630,5 miliar atau 90,07 persen dari target Rp700 miliar. Capaian tersebut menjadi salah satu sektor dengan realisasi tertinggi.
Sementara itu, penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman telah mencapai sekitar 84 persen.
Adapun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih berada di angka sekitar 72,46 persen.
Perbedaan capaian tersebut menjadi perhatian Bapenda dalam menentukan strategi optimalisasi penerimaan pajak menjelang penutupan tahun anggaran.
Untuk mempercepat penerimaan, Bapenda Semarang mengandalkan sejumlah langkah penagihan. Salah satunya melalui program Naliko atau Nagih Keliling Kota yang menyasar wajib pajak hingga tingkat kecamatan.
Bapenda juga menggandeng Kejaksaan untuk melakukan penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan lebih dari Rp100 juta.
Tidak hanya menyasar wajib pajak yang tinggal di Semarang, petugas juga mendatangi pemilik aset yang berdomisili di luar daerah, tetapi memiliki objek pajak di Kota Semarang.
"Banyak warga Jakarta dan Surabaya yang memiliki aset di Semarang. Kami yang datang ke sana sekaligus membuka layanan dan konsultasi jika ada kesulitan," jelasnya.
Selain penagihan langsung, Bapenda memberikan stimulus berupa pengurangan BPHTB dengan besaran tertentu yang berlaku hingga Desember 2026. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
Diah menegaskan, optimalisasi pajak daerah bukan semata-mata untuk mengejar angka target penerimaan. Pendapatan tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di Kota Semarang.
Sejumlah program yang didukung penerimaan pajak antara lain Universal Health Coverage (UHC), penyelenggaraan sekolah gratis, pembangunan infrastruktur, hingga upaya pengendalian banjir.
Karena itu, ia mengajak masyarakat dan seluruh wajib pajak untuk berpartisipasi memenuhi kewajiban perpajakan tepat waktu.
Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan berkontribusi terhadap keberlanjutan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Semarang.**
