Wali Kota Semarang Agustina Minta Dukungan Komisi VII DPR RI Percepat Pengakuan UNESCO untuk Kota Lama

SEMARANG – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta dukungan Komisi VII DPR RI untuk mempercepat upaya Kota Lama Semarang memperoleh pengakuan sebagai Warisan Dunia UNESCO. Dukungan tersebut diperlukan untuk melengkapi dokumen nominasi dan menyiapkan berbagai persyaratan yang belum dapat ditangani sendiri oleh Pemerintah Kota Semarang.

Agustina menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI di Galeri Industri Kreatif Kota Lama, Jumat (13/11). Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty tersebut turut melibatkan kementerian terkait bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM.

Agustina mengapresiasi kunjungan tersebut karena membuka peluang koordinasi lebih luas untuk mempercepat proses pengajuan. Kota Lama Semarang telah tercatat dalam UNESCO World Heritage Tentative List sejak 30 Januari 2015. Namun, masih terdapat sejumlah persyaratan dan dokumen yang perlu dilengkapi sebelum kawasan tersebut dapat melangkah ke tahap berikutnya.

“Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi sebenarnya sudah kami upayakan semaksimal mungkin. Namun, ada bagian-bagian yang memang tidak bisa kami kerjakan sendiri. Kami berterima kasih atas kunjungan spesifik ini karena akan memacu kembali upaya untuk mendapatkan pengakuan dari UNESCO,” kata Agustina.

Ia berharap keterlibatan kementerian terkait dan dukungan Komisi VII dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dokumen serta aspek lain yang masih perlu dipersiapkan. Menurutnya, pengakuan UNESCO bukan sekadar status, tetapi juga menjadi tanggung jawab untuk menjaga warisan sejarah melalui tata kelola kawasan yang berkelanjutan.

Kota Lama memiliki luas sekitar 72,3 hektare, dengan zona inti seluas 25 hektare dan zona penyangga 47 hektare. Kawasan ini mencakup 245 bangunan dengan karakter dan fungsi beragam. Agustina mengembangkan konsep _The Living Heritage Area_, yaitu menjaga bangunan dan nilai sejarah tetap hidup berdampingan dengan aktivitas ekonomi, ruang interaksi masyarakat, serta kegiatan komunitas.

Dalam pengelolaannya, Agustina juga mendorong agar pelaku UMKM lokal memperoleh ruang dan manfaat ekonomi dari perkembangan pariwisata. Melalui skema WARAS EKONOMI, Pemerintah Kota Semarang mengembangkan pendampingan usaha berdasarkan kebutuhan dan tingkat perkembangan pelaku UMKM. Dari sekitar 33.000 UMKM yang ada di Kota Semarang, Agustina membaginya ke dalam tiga kelompok, yaitu usaha yang aktif ketika ada pameran, usaha yang terus berjualan secara mandiri, serta usaha yang sedang mengejar peningkatan kelas.

Ketiga kelompok tersebut memiliki ruang dalam skema WARAS EKONOMI. Pendampingan mencakup pengembangan legalitas usaha, sertifikasi halal, pemasaran, hingga perlindungan kekayaan intelektual. Agustina juga mendorong kerja sama dengan hotel, pusat perdagangan, dan pengelola kawasan wisata agar produk UMKM lokal memperoleh akses pasar yang lebih luas.

“Kami ingin UMKM menjadi tuan di Kota Semarang. Kami tidak ingin wisatawan membeli produk yang terlihat sebagai produk lokal, tetapi ternyata dibuat di tempat lain. Karena itu, kami terus memetakan kemampuan UMKM dan menghubungkan mereka dengan pasar yang sesuai,” jelasnya.

Selain penguatan pasar, Agustina merespons usulan Komisi VII mengenai peningkatan standar kebersihan pelaku UMKM, termasuk penggunaan sarung tangan dan masker. Ia menyatakan Pemerintah Kota Semarang akan menindaklanjuti usulan tersebut melalui pembinaan kepada para pelaku usaha.

Menurut Agustina, perubahan kebiasaan membutuhkan proses. Namun, ia optimistis pelaku UMKM dapat mengikuti standar yang lebih baik jika mereka melihat manfaatnya terhadap kepercayaan konsumen dan peluang pasar.

Pada sektor ekonomi kreatif, Agustina juga mengembangkan jejaring melalui kegiatan *Intellectual Property (IP) Meet* yang mempertemukan pelaku usaha dengan pemilik dan pengembang kekayaan intelektual. Kegiatan tersebut diharapkan membuka wawasan UMKM mengenai pengembangan produk, strategi pasar, dan peluang kolaborasi. Sementara itu, Creative Hub Kota Lama tengah menjalani pembenahan karena sejumlah bangunan mengalami keretakan akibat penurunan tanah.

Agustina turut menjelaskan upaya menjaga kawasan melalui pengawasan perubahan fungsi dan tampilan bangunan. Pemerintah Kota Semarang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan untuk memastikan perubahan pada bangunan di kawasan cagar budaya mengikuti ketentuan pelestarian. Ia ingin karakter arsitektur Kota Lama tetap terjaga di tengah perkembangan aktivitas ekonomi dan pariwisata.

Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyampaikan bahwa Kota Lama Semarang telah masuk dalam daftar tentatif UNESCO sejak 2015. Komisi VII mendorong kementerian terkait bekerja sama dengan Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat peningkatan status tersebut. Menurutnya, pembangunan *seawall* dan kolam retensi dapat menjadi bagian dari argumentasi penanganan persoalan banjir dan rob yang sebelumnya menjadi perhatian dalam proses pengajuan.

Selain Kota Lama, Agustina memaparkan sejumlah agenda pengembangan pariwisata Semarang, antara lain Festival Kota Lama, Semarang Night Carnival, dan Festival Arak-arakan Sam Poo Kong. Ia juga mendorong film pendek sebagai salah satu sarana memperkenalkan identitas dan potensi kota kepada masyarakat luas. Melalui festival film pendek yang telah memasuki tahun kedua, Agustina ingin semakin banyak narasi tentang Semarang hadir melalui karya kreatif.

Agustina berharap kunjungan Komisi VII DPR RI menghasilkan tindak lanjut yang memperkuat kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha. Ia ingin pengembangan Kota Lama tidak hanya menjaga bangunan bersejarah, tetapi juga memastikan kawasan tersebut tetap hidup dan memberi manfaat bagi masyarakat.**