Gugatan Perdata terhadap Dika Segera Diputus, Kuasa Hukum Bank Soroti Kejanggalan Tuntutan
PURWOKERTO – Gugatan perdata yang diajukan Mulyono, seorang pensiunan, terhadap Nurma Handika Sari alias Dika di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto segera memasuki tahap akhir. Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan setelah para pihak menyampaikan kesimpulan.
Perkara tersebut bermula pada 14 April 2025, ketika Mulyono menerima fasilitas kredit dari Bank Mandiri Taspen. Dua hari kemudian, Mulyono menyerahkan uang sebesar Rp275 juta kepada Dika yang saat itu berjanji akan membantu membatalkan kredit tersebut. Namun, janji itu tidak terealisasi.
Dalam gugatan yang disusun kuasa hukum Mulyono, Djoko Susanto, Dika didalilkan melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Namun, tuntutan yang diajukan justru mencakup pembatalan perjanjian kredit dengan pihak bank.
Langkah tersebut menjadi sorotan kuasa hukum Bank Mandiri Taspen, Jeffry MH. Menurut dia, terdapat ketidaksesuaian antara uraian dasar gugatan (posita) dan tuntutan yang dimohonkan (petitum).
Jeffry menjelaskan, selama persidangan Mulyono mengakui perjanjian kredit yang disepakatinya dengan bank telah sesuai ketentuan. Selain itu, bukti rekening koran menunjukkan dana kredit tersebut telah dicairkan dan digunakan untuk modal pembangunan rumah kontrakan.
Fakta tersebut, menurut Jeffry, menunjukkan bahwa fasilitas kredit telah dimanfaatkan oleh penggugat. Karena itu, tuntutan pembatalan perjanjian kredit dinilai perlu dikaji dari sisi dasar hukum dan kesesuaiannya dengan dalil gugatan.
Jeffry juga menyoroti tidak adanya dalil wanprestasi terhadap pihak yang ditempatkan sebagai turut tergugat. Namun, dalam petitum justru terdapat tuntutan ganti rugi terhadap pihak-pihak tersebut.
"Terbukti antara posita dan petitum tidak saling mendukung. Penggugat meminta sesuatu dalam petitum yang tidak pernah diuraikan dalam positanya. Hal ini membuat gugatan tersebut kabur," kata Jeffry.
Ia merujuk pada doktrin hukum acara perdata yang ditulis Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. Menurutnya, keberadaan turut tergugat pada dasarnya bertujuan melengkapi pihak dalam perkara agar putusan hakim dapat dilaksanakan secara efektif.
Dengan demikian, menurut Jeffry, tuntutan ganti rugi terhadap turut tergugat tanpa disertai dalil perbuatan wanprestasi perlu dipertanyakan dasar hukumnya.
Jeffry menilai, upaya pemulihan kerugian finansial seharusnya juga mempertimbangkan putusan pidana terhadap Dika yang telah dijatuhkan PN Purwokerto pada Oktober 2026.
Dalam perkara pidana tersebut, Dika dinyatakan terbukti melakukan penipuan dan penggelapan dana milik para pensiunan. Majelis hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara serta memerintahkan pembayaran ganti rugi kepada para korban.
Dalam persidangan pidana itu, Bank Mandiri Taspen juga disebut tidak terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan Dika. Proses verifikasi kredit dinyatakan berjalan sesuai ketentuan tanpa ditemukan pelanggaran administratif maupun cacat prosedur.
Sementara itu, pengamat sekaligus praktisi hukum Sri Wityasno menyarankan para pensiunan yang menjadi korban penipuan agar memprioritaskan upaya hukum untuk memulihkan kerugian dari pihak yang telah dinyatakan bersalah.
"Nasabah berhak melakukan upaya hukum apa pun untuk memulihkan kerugiannya. Namun, upaya tersebut akan lebih tepat jika ditujukan kepada terpidana Dika, sebab sudah ada landasan hukum yang kuat berupa vonis pengadilan. Terlebih, yang bersangkutan sudah mengakui aksi penipuannya," ujar Sri.
Perkara perdata Mulyono kini menunggu putusan majelis hakim PN Purwokerto yang akan menentukan kelanjutan sengketa tersebut.**
